Politik Bukah Cuma Soal Rebutan Jabatan
Kalau ada orang makan sekolah, punya ijazah resmi, bahkan mungkin sampai post-doc, dan berteriak buat tidak berpolitik, maka kita pasti heran, sekolahnya busuk atau otaknya yang bermasalah karena tidak menangkap sama sekali ilmu sekolahan, sekolah tinggi tapi tidak ngefek, padahal sekolah mengasah ketajaman logika, sekolah mengajari life survival dengan logika, bukan menumpuk data pengetahuan tanpa tahu fungsinya, jadi data smog, dan soal itu Wikipedia jauh lebih jago tanpa perlu menghabiskan umur buat sekolah sampai post-doc.
Setiap warga negara pengguna uang, baik kartal, giral, pasti berpolitik! Namanya politik moneter (kebijakan moneter). Semua pemegang uang adalah pemilik piutang, siapa yang memegang hutangnya? Ya yang mencetak uang, tidak lain adalah bank sentral. Darimana bank sentral mencetak uang? Dari nilai uang beredar dan surat pernyataan piutang lain yang dikeluarkan oleh bank dan (tentunya) pemerintah. Dalam sistem moneter, pencetak kuitansi adalah debitor dan pemegang kuitansi adalah kreditor, kuitansi itu: uang. Dari sini sudah kelihatan jelas, tidak ada yang lepas dari politik moneter selama masih memegang uang dan bertransaksi dengan uang.
Setiap warga negara yang bertransaksi dengan jual beli barang pasti bayar pajak! Sadar atau tidak sadar di level tertentu harga barang punya komponen Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan artinya sudah berpolitik! Namanya politik fiskal. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah pada awal republik, semua bersepakat bahwa negara butuh ada petugas pekerja pelayan publik (P4). P4 ini dibayar oleh iuran semua warga negara yang bekerja buat menghidupi diri dan keluarga, dengan mengambil 10% dari pertambahan nilai barang/jasa. Sebut saja 10% itu PPN, dan dari situ iuran terkumpul buat menggaji P4 tadi, siapa saja P4 itu? Ya presiden, menteri, legislator, jendral, tentara, polisi, PNS, itu silakan bekerja dengan baik, dibayari oleh iuran bersama warga sipil. Jadi tidak mungkin tidak ada warga sipil yang tidak berpolitik! Semua dipaksa terlibat sejak lahir.
Kontrak sosial bernegara itu juga termasuk kontrak transaksional semacam moneter dan fiskal, lalu kenapa ini jarang diajarkan di sekolah publik sejak SD sampai kuliah? Ya mungkin kamu tinggal di negara abal-abal yang sekolah dasar sampai kuliahnya pun abal-abal, isinya cuma soal kemampuan-kemampuan yang membuat warganya seolah tahu dan bisa hidup mandiri, padahal ilmunya palsu. Tidak mengajari buat bertahan hidup kecuali sedikit.
Jadi seberapa abal-abal gelar akademikmu? Seabal-abal ketidakmampuan memahami relasi keilmuan dalam dirimu dengan ekosistem hidup disekitarmu. Makin paham, makin jelas itu sekolahnya paten, makin tidak paham maka makin abal-abal kualitas sekolahnya.
Curiga negara-negara di atas adalah negara yang warga negaranya memahami politik cuma soal rebutan jabatan, bokapnya tanda tangan kontrak dan anaknya sibuk jadi penadah kontrak pengadaan, berikut kawan-kawan anaknya sudah antri sebagai pelaksana kontrak, ada yang perusahaan ada yang ormas, walaupun semua sudah pasti: abal-abal.
